 |
| Foto Surat Audiensi Majelis Mahasiswa Untad dengan Komisi IV DPRD Sulteng |
Palu, celebesexpres.com - Pemilihan Raya Presiden Mahasiswa Universitas Tadulako (PEMIRA PRESMA UNTAD) kembali memiliki polemik baru dalam pelaksanaannya.
Setelah sebelumnya sempat terjadi masalah pada proses perhitungan suara yang memenangkan kandidat nomor urut 03 Aming-Asyita tidak di anggap sah oleh ketua MM UNTAD Steven Sitady.
Hal baru kembali terjadi antara pertemuan MM UNTAD dengan komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah yang bertujuan meminta bantuan dana untuk pelantikan.
 |
| Daftar Hadir Komisi IV DPRD Sulteng Nampak Hadir 2 orang perwakilan MM UNTAD |
Merujuk dari hal tersebut salah satu Mahasiswa Untad Mastang kembali memberikan tanggapannya terkait hal tersebut.
"Beberapa hari kemarin itu ada pertemuan antara majelis mahasiswa untad bersama komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi tengah yang maksud tujuannya meminta support bantuan dana terkait kegiatan pelantikan dari pada paslon yang terpilih pada pemilu tahun ini saya beranggapan bahwa MM dalam hal ini turut memanfaatkan situasi politik yang ada di kampus dalam hal ini momentum pemilihan presiden mahasiswa untuk mencari keuntungan karena kalau kita mau bicara persoalan penganggaran kegiatan dalam pemilihan presma ini kan jelas sudah dianggarkan oleh pihak Universitas sebesar 65 juta lantas kenapa harus minta di luar lagi jadi ada pemanfaatan di sini dan ini berbahaya juga karena ini membawa nama universitas dan tindakan-tindakan seperti yang saya anggap tidak baik," ungkapnya.
Menurutnya tindakan yang dilakukan oleh pihak MM UNTAD masuk dalam penyelewengan jabatan.
"Dalam penyelenggaraan pemira itu sudah jelas dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) telah dianggarkan oleh pihak Universitas lantas apalagi yang menyebabkan mereka harus cari anggaran di luar menurut saya kan hal itu tidak perlu untuk dilakukan dan termasuk dalam penyalahgunaan wewenang," lanjutnya.
Dikesempatan lain ia juga menambahkan bahwa telah berbohong dengan tidak membenarkan pertemuannya bersama komisi IV DPRD Sulteng.
 |
| Foto bersama Pengurus MM UNTAD dengan komisi IV DPRD Sulteng |
"Ya MM di sini sudah memberikan kebohongan terkait pertemuannya bersama komisi IV DPRD Sulteng karena kalau kita melihat postingan daripada mm Untad di akun instagramnya menyatakan bahwa pertemuan itu tidak betul padahal media sudah memuat terkait pertemuan tersebut," bebernya.
Selain itu ketua panitia pemira Oktavianus telah menerima bantuan terkait pemira lantas masih memberikan pernyataan bahwa pertemuan tidak benar adanya.
"Alhasil kan MM meminta support anggaran dana dan mendapatkan bantuan hal itu ada pada bukti transfer yang dikirimkan oleh pihak DPRD kepada saudara Oktavianus sebesar Rp. 500.000 untuk anggaran pelantikan lantas dan juga ada daftar hadir pada pertemuan itu jadi untuk apa lagi membuat pernyataan bahwa itu tidak benar itu kan sama saja dengan memberikan kebohongan besar serta ingin memperkeruh keadaan yang ada di dalam kampus," jelasnya.
 |
| Bukti Transfer Bantuan Terkait Pemira Presma UNTAD |
Ia turut prihatin tindakan MM UNTAD yang di anggap menghalangi proses demokrasi di kampus.
"Dari segala rentetan kejadian seperti penundaan pemira hingga polemik dalam penghitungan suara di tambah lagi penyelewengan jabatan yang di lakukan yang tentunya bisa berpengaruh terhadap nama baik universitas maka jelas bahwa MM UNTAD Tutut menghalangi proses demokrasi di kampus," tandas Mastang.
Di akhir wawancaranya Mastang mengharapkan agar hal tersebut bisa di tanggapi lebih intens lagi oleh pihak universitas agar hal serupa tidak terulang.
"Saya sangat mengharapkan pihak terkait dalam hal ini komisi disiplin bisa mengawal hal ini serta melalui ini saya juga menyampaikan bahwa Marwah dari kampus Untad bisa tercederai oleh tindakan MM," harapnya. (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar