FASILITAS KAMPUS YANG TIDAK MEMADAI

Dok : penulis

Sudah banyak mahasiswa yang mengalami keresahan mengenai fasilitas kampus yang tidak memadai. Salah satu objek yang saya lihat  di kampus Universitas Tadulako (UNTAD) khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip)

Sebagai contoh kasus yang saya paparkan diantaranya, fasilitas WC ,kipas angin dalam ruangan,infocus di sebagian besar ruangan tidak dapat digunakan . Seharusnya mahasiswa merasakan program-program pemerintah salah satunya fasilitas  pendidikan , ternyata tidak di rasakan mahasiswa khususnya di Fisip . Keresahan mahasiswa ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan internal kampus.

Penggusuran tempat-tempat diskusi serta kantin-kantin kampus ,  secara analisis saya, itu mematikan literasi mahasiswa berpikir dan mengembangkan potensi dirinya dalam ruang diskusi serta mematikan perputaran ekonomi masyarakat yang mencari rezeki .

Proses belajar mengajar mahasiswa terbatasi oleh kekangan sistem kampus.Saya kira  ini sudah melanggar undang-undang *pasal 28C ayat 1* yang berbunyi *"Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk meningkatkan kualitas hidupnya*  serta masih banyaknya fasilitas yang belum memadai dan terbengkalai . 

Ini sangat berpengaruh dan berdampak buruk pada sistem pendidikan  dalam kampus . Untuk itu kebijakan dan penerapan harus menjadi solusi terhadap persoalan persoalan di kampus salah satunya mengenai fasilitas kampus. 

Perlu menjadi pengevaluasian kembali persoalan semacam ini.Saya tekankan sebagai mahasiswa,kita layak mendapatkan fasilitas yang memadai khususnya di dunia pendidikan. Jika itu tidak tercapai, mahasiswa punya kekuatan secara hukum dan mengajukannya kepada birokrat pembuat kebijakan supaya menjadi rujukan kebijakan serta penerapannya sesuai dengan keinginan mahasiswa.

Agar tercapainya cita cita bangsa, dengan generasi yang cerdas dan bermutu secara kapasitas intelektual, dan kualitas kinerja yang baik . 

Penulis : Fahrul

SR

Gerakan Kedaulatan Rakyat Sulteng Gelar Aksi Depan Kantor KPU Sulteng

Ketua KPU Sulteng saat audiance dengan masa aksi 

Seputar-rakyat.blogspot.com, PALU – puluhan pemuda dan mahasiswa yang terdiri dari beberapa organisasi yang tergabung dalam gerakan kedaulatan rakyat Sulteng, menggelar aksi damai di depan kantor KPU Provinsi Sulawesi Tengah di jalan S Parman Kelurahan Basusu Tengah Kecamatan Palu Timur, Rabu sore 22 mei 2019.

Dalam aksi tersebut edhy selaku korlap membawa sejumlah tuntutan yaitu menolak kriminalisasi ulama dan aktivis, menolak hasil kecurangan KPU RI, diskualifikasi paslon yang curang, bentuk tim pencari fakta, usut tuntas kematian ratusan anggota KPPS, audit anggaran KPU serta kaji ulang hasil pemilu 2019.

“Aksi ini dilakukan bukan karna kami pendukung paslon 02 tapi hal ini di dasar oleh ketidak terimaan kami terhadap putusan KPU yang disinyalir penuh dengan kecurangan” tegas edhy.

Menanggapi hal itu  ketua KPU Sulteng Tanwir Lamaming yang menerima masa aksi menegaskan bahwa “ jika ada tindakan kecurangan yang terjadi, di harapkan melapor dengan bukti-bukti yang jelas agar dapat di pertanggung jawabkan.

KPU didampingi Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) akan melakukan Pemeriksan lebih lanjut.

Usai menyampaikan tuntutan masa aksi mengakhiri rangkaian aksi tersebut dengan buka puasa bersama di depan kantor KPU Sulteng.

Untuk mengamankan aksi ini pihak KAPOLRES PALU menurunkan sebanyak 850 personel nya.

Seputar Rakyat

Caleg DPRD Provinsi Sulteng asal partai Hanura lakukan penganiayaan terhadap ketua KPU kab. Parimo

Ilustrasi kasus penganiayaan caleg DPRD provinsi Sulteng terhadap ketua KPU kab. Parimo

Palu suararakyat.blogspot.com Pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 01.10 wita Telah terjadi penganiayaan terhadap Ketua KPU Kab. Parimo Abd. Chair, S.Pd.I yg dilakukan oleh AA yg merupakan Caleg DPRD Prov. Sulteng dari Partai Hanura bersama rekannnya sekitar 4 orang, dengan mendatangi kediaman Ketua KPU di Desa Torue Kec. Torue dan langsung melakukan penganiayaan.

Adapun kronologis singkat kejadian yaitu :

Sekitar pukul 01.10 wita Ketua KPU dlam keadaan tetidur dirumah tiba2 terdengar suara pintu yang di gedor2 kemudian Istri Ketua KPU membuka pintu kemudian H. Amrullah beserta rekannya langsung masuk dan sempat bertanya "mana suamimu,,??" Istri Ketua KPU menjawab "tidak ada" kemudian AA mengatakan "kamu bohong itu ada mobilnya" dan mereka langsung masuk kedalam rumah untuk mencari Ketua KPU dan menemukan Ketua KPU didalam gudang dapur dan AA langsung menarik tangan Ketua KPU sambil mencekik Ketua KPU dibagian leher dan 4 orang rekannya melakukan pemukulan dibagian kepala dan menghantamkan kepala Ketua KPU kedinding dan dari kejadian tersebut Ketua KPU berusaha melepaskan diri dan berlari menuju kerumah keluarga disamping Kantor Camat Torue.

Mendapatkan laporan kejadian tersebut melalui via telepon oleh Personil Polsek Torue langsung mendatangi TKP dan mengamankan para pelaku.

Diduga pengeroyokan itu terjadi akibat sengketa Pileg yang sedang disidangkan oleh Bawaslu Parimo antara DPC Partai Hanura Parimo versus KPU Parimo.

Sementara itu Ketua KPU Parimo, Abd Khair dikofirmasi membenarkan kejadian tersebut dan pelakunya saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

“Benar pak, pelakunya itu Oknum Caleg Provinsi asal Partai Hanura,” ungkapnya singkat via handphone.

Ia mengaku saat ini dirinya tengah mengamankan diri di Polsek setempat, mengantisipasi terjadinya kejadian lain yang tidak terduga.

Saat ini pelaku telah diamankan di Mako Polsek Torue dengan identitas sebagai berikut :

1. EL, ttl donggulu 27 des 1973, islam, tani, Desa. Donggulu Kec. Kasimbar

2.HL, Ttl Sausu 19 agustus 1977,wiraswasta, islam, Desa Dolago Kec. Parigi Selatan

3. AA, Ttl 24 desember 1969, wiraswasta, islam, Desa Toribulu Kec. Toribulu

4.MH, Ttl 22 nopember 1965,swasta, islam, Desa Sidoan kec. Tinombo.
SumberP:PortalSulawesi (SR)

LS-ADI Gelar Aksi Puasa Korupsi Di Depan Kantor KPU Dan DPRD provinsi Sulawesi tengah

Palu.Suararakyat.blogspot.com: lingkar Studi Aksi Dan Demokrasi Indonesia LS-ADI. Melaksanakan aksi dengan tajuk puasa korupsi, aksi yang dilaksanakan pada hari Senin 20 Mei 2019 dengan rute aksi kantor KPU provinsi Sulawesi tengah dan Sam Ratulangi.

Aksi tersebut tidak hanya di laksanakan di kota palu tapi juga di beberapa daerah di provinsi Sulawesi tengah yaitu kabupaten Sigi, Parigi Moutong, dan Donggala.

Dalam aksi yang di selenggarakan di kota palu seorang aktivis LS-ADI mengungkapkan bahwa "saat ini negara Indonesia miliki angka korupsi yang cukup tinggi dan tidak hanya korupsi, sikap curang juga dalam penyelenggaraan sistem demokrasi Indonesia yang besar hal ini dapat dibuktikan dengan 1.261 kasus kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2019" ungkap salah satu aktivis LS-ADI dalam sebuah orasinya.

Selain di depan kantor KPU Provinsi Sulawesi tengah mereka melanjutkan aksi di depan kantor DPRD provinsi Sulawesi tengah. Di tempat tersebut mereka melakukan aksi dan menyuarakan hal yang menjadi permasalahan saat ini baik korupsi, kecurangan, ujaran kebencian dan lain-lain.

Akhir dari aksi mereka menghimbau untuk seluruh stakeholder pemerintah untuk kembali memegang teguh amanah rakyat dengan sebaik-baiknya. (SR)

Foundher IYL : Kehadiran Forum IYL, Langkah Tepat Memanfaatkan Bonus Demografi

SuaraRakyat.blogspt.com:Foundher Indonesian Young Leaders (IYL) Muh. Iqbal Al islami menjabarkan tentang sejumlah perubahan dan tantangan yang dialami Indonesia.

Mengingat Indonesia akan segera menyongsong fase bonus demografi dalam kurun beberapa tahun kedepan, kondisi memiliki dua sisi yaitu peluang sekaligus tantangan bagi  Indonesia, apakah kita hendak lepas landas menuju negara maju, atau  justru sebalinya, terpimpah bonus demgrafi akibat meningkatnya penganguran dikalangan anak muda.

Diketahui bonus demografi dapat didefinisikan suatu kondisi dimana usia produktif (anak muda) lebih mendominasi dari pada usia non produktif (orang tua).

Puncak Bonus demografi diperkirakaan terjadi di kisaran tahun 2030 itu menjadi peluang emas  Indonesia untuk menggenjot kekuatan anak muda agar meningkatkan daya saing dan berperan dalam segala sektor.

Diantaran  menjadi subjek pemicu pertumbuhan ekonomi negara.

Melihat arah Indonesia menuju fase peluang dan tantangan,sehingga lahir Forum Indonesia Yaoung Leaders (IYL) sebagai rumah kursus yang memiliki visi  pelatihan, pengembangan dan pemberdayaan anak muda, sebagai langkah tepat dalam memanfaatkan bonus demografi.

Muh. Iqbal menuturkan, IYL telah menyiapkan beberapa program baik reguler maupun non reguler. Program Reguler, kata Iqbal, IYL memiliki program kelas kursus  Jurnalis, Pablik  speaking, Bisnis, IT dan Eanglis. Semetara non Reguler yaitu dengan kegiatan seminar Insiprasi mulai dari skala lokal, Nasional dan Internasional, melalui ini pemuda dapat meningkatkan soff skil, yang memfokuskan diri dalam suatu bidang agar dapat mengambil peran ditengah persaingan global.

Sebagai pendiri IYL Muh. Iqbal, mengatakan gagasan program ini merupakan hasil  pendiskusian  bersama beberapa anak muda, yang memiliki visi yang sama untuk kemajuan Indonesia,selain itu juga memiliki basik di program reguler.

“ Berangkat dari Jakarta didalam pesawat terlintas dibenak untuk membentuk gagasan. Tiba di Palu, saya membangun komunikasi beberapa kawan muda yang mempunyai skil dalam visi itu. alhamdulilah dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan,” jelas Foundher IYL.

Ia berharap forum ini menjadi  wadah generasi muda dalam peningkatan skil yang Inovasi dan kreatifitas, hingga pada pengimplementasian diri dalamkompetisi di era revolusi Industri 4.0. (SR)

Puisi Mengkritik Pemerintah oleh Fahrul S Maso'ama

Dosa Dosa Politik. 

Di sini tadinya hiruk pikuk reformasi mulai dipicu teriak demokrasi tidak berbunyi . Elit politik mengumbar janji janji muluk.. 

Paradigma kerakyatan, keadilan dan kebebasan  janji dan program di jual murahan di pasarkan lewat kampanye. 

Sampai hari ini tokoh tokoh elit terus terusan rebutan kursi , tanpa memikirkan nasib rakyat yang sengsara , apakah pemerintah punya alasan sejarah , sehingga jahat kepada rakyat? Wahai pemangku kekuasaan apa alasanmu sehingga jahat kepada rakyat,?  Coba jelaskan wahai saudara saudaraku , solusimu hanya tutup mulut , yg tahu pura pura tidak tahu , yg penting,  tidak di pentingkan , yg mementingkan jauh lebih rakus membuat kepentingan. 

Kapan rakyat kebagian jatah kemakmuran , atau cukup sekedar nagih janji , atau kembali mengulang , mencatat dosa dosa politik dan janji palsunya orang orang elit.. 

Puisi kritik terhadap kegaduhan politik yg durhaka.. ( 2019 ). (SR)

LS-ADI PD pasangkayu Dan KNPI gelar kegiatan buka bersama dan diskusi membahas masalah kepemudaan di era bonus demografi dan revolusi industri 4.0

Aktivisraya.com Lingkar Studi Aksi Dan Demokrasi Indonesia pengurus daerah kabupaten pasangkayu bersama KNPI kabupaten pasangkayu mengadakan kegiatan buka puasa bersama, silahturahmi, diskusi lintas pemuda dan mahasiswa kabupaten pasangkayu.

Kegiatan yang di selenggarakan pada tanggal 17 Mei 2019 di warkop Fekon unisa kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 70 orang yang terdiri dari pemuda dan mahasiswa lebih yang berasal dari kabupaten pasangkayu dan kota palu.

Kegiatan tersebut dimulai dengan diskusi yang di pandu oleh moderator yaitu Supardi musrip yang menghadirkan 2 orang narasumber yaitu ketua LS-ADI PD pasangkayu Moh Ikbal Al islami dan ketua KNPI kabupaten pasangkayu Irfandi Yaumil ambo djiwa kedua narasumber tersebut berbicara berdasarkan basicnya masing-masing

Menurut ketua KNPI kabupaten pasangkayu Irfandi Yaumil ambo djiwa "daerah pasangkayu adalah daerah yang sebagian besar di pimpinan oleh para pemuda, hal itu bisa dilihat orang-orang yang duduk di kursi DPR sebagian besar adalah para pemuda, tapi, yang menjadi permasalahan nya adalah di mana para pemuda yang ada di kabupaten Pasangkayu masih memiliki rasa egoisme yang tinggi sehingga sulit untuk menyatukan visi dan misi guna membangun kabupaten Pasangkayu".

"hari ini para pemuda harus siap menghadapi bonus demografi dan revolusi industri 4.0 dan harus sudah mempersiapkan diri baik dari bidang sosial ekonomi politik dan ilmu teknologi dengan skill serta kemampuan yang memadai untuk hal tersebut." Tuturnya dalam kegiatan diskusi tersebut. (SR)

Fahriyanto S. Maso'ama: Pemerintah langgar konstitusi. Demokrasi di kebiri.

Demokrasi adalah Pemerintahan Rakyat atau kekuasaan Rakyat. Kerakyatanyang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Perwakilan bunyi sila ke empat Pancasila dan Kekuasaan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut UUD inilah dasar untuk menyelenggarakan Demokrasi di Indonesia dengan demikian bahwa rakyatlah yang berkuasa di Negeri ini. Bukan segelintir atau sekelompok orang yang merasa berkuasa atas Rakyat.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul untuk menyampaikan pendapat di muka umum pasal 28 E UUD 1945  ini lah hak  mutlak dan harus di berikan negara kepada warga negaranya. Dalam sistem negara Demokrasi jaminan terhadap hak adalah bagian terpenting dalam menjalankan aktivitas Demokrasi yang baik.

Pemilu adalah wujud dari pada Demokrasi kita yang mana melalui pemilu Rakyat yang menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya baik di Eksekutif  maupun Legislatif untuk bertugas mengatur segala urusan dan kepentingan rakyat.

Baru-baru ini kita Indonesia melaksanakan Pemilu 17 April 2019 melalui momentum ini Rakyat berharap kedaulatannya bisa terwujud sebagaimana pemilik mutlak negara ini. 

Dari Runtuhnya rezim otoriter order baru, kita berharap demokrasi di Indonesia semakin baik, jujur dan adil. Tetapi kenyataannya sampai saat ini justru makin memburuk kebebasan berpendapat sebagai wujud negara demokrasi akhir-akhir ini mulai perlahan di rampas dengan alasan menjaga keutuhan NKRI.

Terbitnya Perpu Ormas, UU ITE, dan dengan di bentuknya tim asistensi hukum yang di bentuk Mentri kordinator bidang politik hukum dan keamanan (Menkopolhukam) Jendral Purn. Wiranto

Seperti di lansir dari Okezone.com. keterangan media Wiranto "nantinya tim ini bakal mempunyai beberapa tugas seperti melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melangar hukum pasca pemilihan umum serentak tahun 2019 untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya pengekangan hukum".

Kemudian, mereka juga akan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas tim kepada menko Polhukam selaku ketua pengarah.

Tim ini ditetapkan pada 8 mei 2019 dengan ditandatangani langsung oleh menko Polhukam, Wiranto. Mereka sudah mulai bekerja sejak kamis, 9 mei 2019 lalu.

Dengan beberapa hal ini saya menilai Demokrasi kita makin Rusak pemerintah gagal mewujudkan demokrasi yang bersih jujur dan adil, pasalnya aturan yang di buat pemerintah sangat tidak demokratis kebebasan berpendapat di batasi, setiap ucapan atau tindakan kita di intai oleh aturan. Hal ini sangat jauh dari cita-cita reformasi dan konsep negara demokrasi seakan kebenaran di kendalikan pemerintah, yang mengkritk adalah salah dan akan di jatuhi hukum. Ini lebih kejam dari orde baru. 

Tujuan dari Demokrasi tentunya untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, kepastian hukum bagi seluruh Rakyat dan terjaminnya semua hak warga negara. Hak warga negara menyampaikan pendapat di lindungi UUD 1945.

Pemerintahan hari ini menyepelekan Konstitusi Negara bahkan saya menilai ini melanggar konstitusi. Padahal itu adalah landasan dasar kita bernegara. Kedaulatan di tangan rakyat hanya menjadi semboyan belak yang ada kedaulatan di tangan penguasa. Ini tentu sangat jauh dari konsep negara demokrasi.

Fahriyanto S. Maso'ama

(Pemerintah Demokrasi)

Sumber: koreksi.id